DPRD Kabupaten Madiun Akui Operasi Pasar Kebijakan Dilematis
Dilematis, Kalangan legislatif mengakui kebijakan operasi pasar memberikan dampak dua sisi mata uang. Masyarakat terbantu lantaran harga murah. Di sisi lain, langkah tersebut berbuntut keluhan pedagang lantaran pasar sepi.
Kendati demikian, wakil rakyat menegaskan bahwa operasi pasar harus memprioritaskan masyarakat yang lebih luas. ‘’Operasi pasar juga untuk menstabilkan harga. Toh, tidak dilakukan setiap hari dan untuk beberapa jenis kebutuhan,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Kamis (13/10).
Wahyu mengungkapkan, operasi pasar merupakan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga sekaligus langkah antisipasi inflasi akibat kenaikan harga BBM. Meski begitu, dia mafhum warga yang telah mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok cenderung tidak berbelanja hingga persediaan habis. Akibatnya, para pedagang gigit jari.
Dia menyampaikan, beberapa waktu lalu pihaknya hearing dengan dinas terkait tentang operasi pasar. Kebijakan itu, lanjut Wahyu, merupakan salah satu program pengendalian inflasi. Tak terkecuali untuk tahun depan. ‘’Kami tekankan operasi pasar harus dipersiapkan dengan matang,’’ ujarnya.
Pihak dewan ingin operasi pasar tepat sasaran. Karena itu, harus ada perhatian khusus terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan. ’’Jangan sampai operasi pasar terpusat di suatu titik saja. Aspek pemerataan juga perlu dipikirkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran,’’ pungkasnya.
